Komisi VII DPR Perkuat Efisiensi Distribusi dengan RUU Kawasan Industri

  • Politik
  • November 27, 2025
  • 0 Comments

Cilegon – Komisi VII DPR RI mendorong efisiensi distribusi industri melalui pembahasan RUU Kawasan Industri, termasuk wacana peralihan angkutan logistik dari truk ke kereta api. Upaya ini dinilai penting untuk menekan biaya logistik serta mengurangi beban infrastruktur jalan yang selama ini ditanggung APBN.

Pimpinan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII, Chusnunia, mengatakan biaya pengiriman menggunakan kereta api saat ini masih lebih tinggi dibandingkan truk, namun moda rel lebih unggul dari sisi waktu, energi, dan keamanan. Ia menilai kebijakan distribusi berbasis rel harus dipercepat sebelum pertumbuhan industri menambah beban biaya yang lebih besar.

Komisi VII mendorong adanya insentif agar kereta api menjadi moda yang lebih kompetitif. Chusnunia menyebut pembahasan teknis efisiensi logistik akan dimatangkan dalam RUU Kawasan Industri, termasuk integrasi jalur kereta sebagai standar dalam perencanaan kawasan baru.

Menurutnya, efisiensi distribusi berperan penting dalam meningkatkan daya saing industri nasional, yang selama ini terbebani tingginya biaya logistik. Melalui RUU Kawasan Industri, DPR ingin memastikan infrastruktur industri dan jalur distribusi terintegrasi serta memiliki standar operasional yang jelas.

Kunjungan Spesifik ini juga dihadiri sejumlah anggota DPR, seperti Bane Raja Manalu, Ma’ruf Mubarok, Jamal Mirdad, Erna Sari Dewi, dan Izzudin Alqassam Kusuba. Dikutip dari Antaranews.com

  • Related Posts

    TNI Jamin Kehadirannya di Sektor Sipil Demi Lindungi Rakyat, Bukan Intimidasi

    JAKARTA – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) meluruskan opini publik terkait penempatan perwira aktif di sejumlah instansi pemerintahan. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigadir Jenderal TNI Muhamad Nas,…

    Tanpa Tunggu Panja, DPR Ambil Langkah Terobosan Rampungkan RUU Pemilu

    JAKARTA – Komisi II DPR RI mengambil langkah terobosan legislasi atau ijtihad hukum dengan aktif mengundang sejumlah pakar, akademisi, dan organisasi non-pemerintah (NGO) untuk menghimpun masukan strategis terkait evaluasi sistem…