Komisi VII DPR Perkuat Efisiensi Distribusi dengan RUU Kawasan Industri

  • Politik
  • November 27, 2025
  • 0 Comments

Cilegon – Komisi VII DPR RI mendorong efisiensi distribusi industri melalui pembahasan RUU Kawasan Industri, termasuk wacana peralihan angkutan logistik dari truk ke kereta api. Upaya ini dinilai penting untuk menekan biaya logistik serta mengurangi beban infrastruktur jalan yang selama ini ditanggung APBN.

Pimpinan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII, Chusnunia, mengatakan biaya pengiriman menggunakan kereta api saat ini masih lebih tinggi dibandingkan truk, namun moda rel lebih unggul dari sisi waktu, energi, dan keamanan. Ia menilai kebijakan distribusi berbasis rel harus dipercepat sebelum pertumbuhan industri menambah beban biaya yang lebih besar.

Komisi VII mendorong adanya insentif agar kereta api menjadi moda yang lebih kompetitif. Chusnunia menyebut pembahasan teknis efisiensi logistik akan dimatangkan dalam RUU Kawasan Industri, termasuk integrasi jalur kereta sebagai standar dalam perencanaan kawasan baru.

Menurutnya, efisiensi distribusi berperan penting dalam meningkatkan daya saing industri nasional, yang selama ini terbebani tingginya biaya logistik. Melalui RUU Kawasan Industri, DPR ingin memastikan infrastruktur industri dan jalur distribusi terintegrasi serta memiliki standar operasional yang jelas.

Kunjungan Spesifik ini juga dihadiri sejumlah anggota DPR, seperti Bane Raja Manalu, Ma’ruf Mubarok, Jamal Mirdad, Erna Sari Dewi, dan Izzudin Alqassam Kusuba. Dikutip dari Antaranews.com

  • Related Posts

    BSKDN Tekankan Pentingnya IPKD dalam Meningkatkan Kinerja dan Tata Kelola Pemda

    Jakarta – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, meminta pemerintah daerah menjadikan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sebagai instrumen utama dalam memperbaiki tata kelola…

    Koalisi Buruh Dorong Revisi Aturan, Serahkan Usulan RUU Ketenagakerjaan ke DPR

    Jakarta – Koalisi yang terdiri atas berbagai konfederasi dan federasi buruh menyerahkan draf usulan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan kepada pimpinan DPR RI sebagai bahan penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM).…