Jakarta – Koalisi yang terdiri atas berbagai konfederasi dan federasi buruh menyerahkan draf usulan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan kepada pimpinan DPR RI sebagai bahan penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM). Penyerahan draf dilakukan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, dan diterima oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal bersama Komisi IX DPR RI. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan draf tersebut mewakili aspirasi 18 konfederasi buruh dan 157 federasi tingkat nasional atau sekitar 90 persen organisasi buruh di Indonesia.

Andi Gani menjelaskan penyusunan draf RUU Ketenagakerjaan dilakukan secara intensif selama sepekan sebelum diserahkan kepada DPR RI. Ia berharap pembahasan regulasi tersebut dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak, tidak hanya pekerja tetapi juga dunia usaha. Koalisi buruh juga meminta komunikasi dengan DPR terus dilakukan hingga batas waktu yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi, yakni 31 Oktober 2026. Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menyebut draf tersebut memuat sejumlah isu penting, mulai dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sistem outsourcing, perlindungan pekerja rumah tangga (PRT), pekerja digital, hingga pengaturan tenaga kerja asing.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan DPR akan membuka ruang seluas-luasnya bagi berbagai masukan selama proses penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Menurutnya, regulasi baru harus mampu menghadirkan perlindungan dan kepastian kesejahteraan bagi pekerja, sekaligus menjaga iklim investasi agar tetap kondusif bagi dunia usaha. DPR akan melanjutkan pembahasan melalui Badan Legislasi (Baleg) dan Komisi IX sebelum RUU Ketenagakerjaan diparipurnakan sebagai usul inisiatif DPR. Dikutip dari Antaranews.com