Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti masih mengendapnya sekitar Rp203 triliun anggaran pemerintah daerah (Pemda) di perbankan, sementara realisasi belanja hingga November 2025 baru mencapai 68 persen dari target di atas 80 persen.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal ini di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 25 November 2025, usai menyerahkan laporan aktual keuangan daerah. Tito menjelaskan, sebagian penyebab lambatnya belanja daerah adalah adaptasi kepala daerah baru yang dilantik pada 20 Februari 2025. Kepala daerah masih menyusun formasi pejabat seperti kepala dinas dan sekretaris daerah, sehingga belanja menjadi tertunda.

Selain itu, sebagian daerah menahan anggaran untuk pembayaran kontrak pekerjaan di akhir tahun serta menyiapkan dana gaji dan operasional Januari. Rata-rata pendapatan dari 552 pemerintah daerah telah mencapai 82–83 persen dari target minimal 90 persen, namun realisasi belanja masih rendah.

Tito menekankan perlunya mendorong belanja daerah di atas 75–80 persen agar uang cepat beredar di masyarakat. Ia juga menjelaskan mekanisme keuangan daerah berbeda dengan kementerian pusat, karena daerah harus menyiapkan cadangan jika transfer dana pusat terlambat agar pembayaran gaji tidak tertunda.

Kemendagri akan terus memantau percepatan belanja daerah untuk memastikan pelayanan publik tetap optimal dan ekonomi daerah tetap bergerak. Dikutip dari Metrotvnews.com