Tegakkan Kedaulatan NKRI, Korem 041 Kirim Satgas Pengamanan Pulau Terluar

  • Politik
  • January 6, 2026
  • 0 Comments

Korem 041/Gamas memberangkatkan 33 personel Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar ke Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu, pada Senin, 5 Januari 2026. Para prajurit yang berasal dari Batalion 144/Jaya Yudha ini akan bertugas selama 365 hari untuk menggantikan personel lama. Danrem 041/Gamas, Brigjen TNI Jatmiko Aryanto, menegaskan bahwa para personel telah melalui seleksi ketat mulai dari aspek kesehatan hingga psikologi guna memastikan kesiapan mereka dalam menjaga kedaulatan negara di wilayah yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia.

Tugas utama satgas ini meliputi operasi pengamanan untuk mengantisipasi berbagai ancaman seperti pencurian ikan dan penyelundupan. Selain fokus pada aspek keamanan, Danrem menginstruksikan prajurit untuk membantu masyarakat lokal melalui program manunggal air dan manunggal sawah serta menjaga sinergitas dengan pemerintah daerah. Kehadiran TNI di pulau tersebut dipandang sangat strategis untuk melindungi kedaulatan wilayah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Pulau Enggano sendiri merupakan wilayah terluar yang memiliki potensi besar di sektor kelautan, perikanan, dan perkebunan rakyat. Dengan jarak sekitar 156 kilometer dari pusat kota Bengkulu, penempatan satgas ini menjadi sangat penting mengingat posisi geografisnya yang krusial bagi keutuhan wilayah NKRI. Melalui penugasan ini, diharapkan kedaulatan negara tetap terjaga sekaligus memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di Pulau Enggano. Dikutip dari Antaranews.com

  • Related Posts

    TNI Jamin Kehadirannya di Sektor Sipil Demi Lindungi Rakyat, Bukan Intimidasi

    JAKARTA – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) meluruskan opini publik terkait penempatan perwira aktif di sejumlah instansi pemerintahan. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigadir Jenderal TNI Muhamad Nas,…

    Tanpa Tunggu Panja, DPR Ambil Langkah Terobosan Rampungkan RUU Pemilu

    JAKARTA – Komisi II DPR RI mengambil langkah terobosan legislasi atau ijtihad hukum dengan aktif mengundang sejumlah pakar, akademisi, dan organisasi non-pemerintah (NGO) untuk menghimpun masukan strategis terkait evaluasi sistem…