Puan Tegaskan Rumah Sakit Harus Tangani Semua Warga, Kasus Papua Jadi Pelajaran

  • Politik
  • November 25, 2025
  • 0 Comments

Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengingatkan seluruh rumah sakit, khususnya di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), agar tidak ada lagi warga yang tidak ditangani atau dilayani. Pernyataan ini disampaikan menyusul kasus seorang ibu hamil di Papua yang ditolak oleh sejumlah rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia.

Puan menegaskan kasus di Papua menjadi perhatian serius DPR RI. Ia meminta komisi terkait mengevaluasi pelaksanaan penanganan kesehatan agar kelalaian serupa tidak terulang. “Jangan sampai terjadi lagi penanganan atau kelalaian penanganan kesehatan seperti ini,” kata Puan usai rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Puan juga meminta Kementerian Kesehatan mengevaluasi penanganan di rumah sakit-rumah sakit di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah yang rawan kesenjangan layanan.

Menanggapi kasus ini, Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memerintahkan audit rumah sakit di Provinsi Papua. Hal ini menyusul kabar seorang ibu hamil yang sempat ditolak empat rumah sakit hingga meninggal dunia. Mendagri Tito menyampaikan bahwa Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri diminta untuk mengunjungi keluarga korban sekaligus memberikan bantuan.

“Perintah beliau adalah segera lakukan perbaikan audit, mengidentifikasi masalah, mengumpulkan rumah sakit termasuk pejabat-pejabat di Dinas Kesehatan baik provinsi, kabupaten, dan rumah sakit swasta,” ujar Tito di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/11/2025).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin beserta tim Kemendagri juga sudah berada di Jayapura untuk melakukan audit rumah sakit secara langsung dan memastikan tidak ada warga yang terabaikan dalam pelayanan kesehatan. Dikutip dari Antaranews.com

  • Related Posts

    Gus Ipul Dukung Penyelidikan KPK Terkait Dugaan Politik Uang di Muktamar NU

    Jakarta – Menteri Sosial sekaligus Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan dukungannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan politik…

    MPR Ungkap Arah Pembahasan Bentuk Hukum PPHN

    JAKARTA – Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR Taufik Basari mengatakan pembahasan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) saat ini cenderung mengarah pada Ketetapan MPR (TAP MPR). Meski demikian, keputusan tersebut…