Jakarta – Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada Senin (27/4) merupakan upaya nyata konsolidasi kekuatan. Dalam diskusi di Jakarta, Kamis (30/4), Syahganda menjelaskan bahwa langkah ini sangat krusial bagi Presiden untuk memperkuat posisi pemerintah di tengah ancaman kekuatan tersembunyi atau deep state yang mencoba mengendalikan negara. Menurutnya, reshuffle jilid kelima ini menjadi instrumen penting bagi Prabowo untuk menghadapi pengaruh oligarki maupun kekuatan eksternal yang berpotensi merusak stabilitas Indonesia.
Fokus utama dalam perombakan kali ini adalah pembentukan “persekutuan ideologis” dengan menggandeng tokoh-tokoh yang memiliki basis massa kuat. Salah satu langkah strategis yang disorot adalah pelantikan aktivis Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Syahganda memandang masuknya sosok progresif seperti Jumhur ke dalam Kabinet Merah Putih bertujuan untuk menyatukan energi revolusioner guna memperkokoh kedaulatan pemerintah. Selain Jumhur, pelantikan Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) juga dinilai mempertegas komitmen Presiden dalam memperkuat lini pertahanan dan komunikasi di lingkaran inti istana.
Senada dengan hal tersebut, pakar ilmu pemerintahan Anton Permana menambahkan bahwa reshuffle merupakan mekanisme vital untuk menjaga stabilitas politik dalam sistem koalisi di Indonesia. Perubahan posisi, seperti Hanif Faisol yang kini menjabat Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan serta penunjukan Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden, dipandang sebagai bentuk kompromi politik yang sehat demi optimalisasi kinerja roda pemerintahan. Dengan restrukturisasi ini, Presiden Prabowo diharapkan mampu mengamankan stabilitas nasional sekaligus mempercepat eksekusi kebijakan strategis di sisa masa jabatannya. Dikutip dari Antaranews.com
