Megawati Minta Perbaikan Total Sistem Kereta Api Pasca-Tragedi Bekasi

  • Politik
  • April 29, 2026
  • 0 Comments

Jakarta – Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan belasungkawa mendalam atas tragedi kecelakaan kereta api yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur. Insiden memilukan tersebut dilaporkan merenggut 15 nyawa dan menyebabkan 84 orang lainnya luka-luka. Melalui Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, Megawati menyatakan kesedihan mendalam dan mengirimkan doa bagi para korban serta keluarga yang ditinggalkan agar diberikan kekuatan dalam menghadapi musibah besar ini.

Menanggapi tragedi tersebut, Megawati memberikan instruksi tegas kepada Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI untuk segera memprioritaskan pembenahan total sistem keamanan kereta api nasional. Kelompok Fraksi (Poksi) V diminta untuk segera menggelar rapat kerja bersama PT KAI dan pemangku kepentingan terkait guna mengevaluasi sistem komunikasi serta instrumentasi perkeretaapian. Megawati menekankan bahwa aspek keselamatan tidak boleh ditawar, mengingat kereta api adalah moda transportasi vital yang harus menjamin keamanan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Lebih lanjut, Megawati mengenang nilai historis kereta api sebagai tulang punggung perjuangan bangsa sejak era Bung Karno, yang pernah bertugas di jawatan kereta api. Ia berharap momentum duka ini menjadi titik balik bagi pemerintah untuk melakukan modernisasi transportasi massal agar lebih aman, nyaman, dan tepat waktu. Dengan penguatan sistem dan jaminan kualitas pelayanan yang lebih ketat, diharapkan kecelakaan serupa tidak terulang kembali dan kepercayaan publik terhadap sistem transportasi nasional dapat terjaga sepenuhnya. Dikutip dari Antaranews.com

  • Related Posts

    Gus Ipul Dukung Penyelidikan KPK Terkait Dugaan Politik Uang di Muktamar NU

    Jakarta – Menteri Sosial sekaligus Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan dukungannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan politik…

    MPR Ungkap Arah Pembahasan Bentuk Hukum PPHN

    JAKARTA – Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR Taufik Basari mengatakan pembahasan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) saat ini cenderung mengarah pada Ketetapan MPR (TAP MPR). Meski demikian, keputusan tersebut…