Ketua MPR RI Ajak Komunitas Internasional Bersatu Akhiri Konflik Timur Tengah

Jakarta – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyerukan desakan kuat kepada negara-negara yang terlibat konflik di Timur Tengah, khususnya Amerika Serikat, Israel, dan Iran, untuk segera menghentikan peperangan. Muzani menegaskan bahwa eskalasi konflik ini bukan lagi sekadar isu regional, melainkan telah menjadi bencana global yang memicu krisis ekonomi, energi, hingga kemanusiaan. Dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (7/4/2026), ia mengajak semua pihak untuk kembali ke meja perundingan dan mengedepankan jalur diplomasi guna mencegah kerusakan peradaban yang lebih luas.

Dampak nyata dari ketegangan di Timur Tengah kini mulai dirasakan secara global, termasuk di kawasan Asia Tenggara dan Australia melalui kenaikan harga kebutuhan pokok. Menurut Muzani, perang tidak mengenal belas kasihan dan hanya menyisakan penderitaan bagi masyarakat sipil serta kerusakan infrastruktur vital. Ia menekankan bahwa stabilitas ekonomi negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, hingga Indonesia turut terancam akibat gangguan rantai pasok dunia yang dipicu oleh sentimen perang di kawasan Teluk tersebut.

Sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa perang adalah sebuah kejahatan kemanusiaan, Indonesia terus berkomitmen menjaga perdamaian dunia melalui misi aktif PBB. Muzani mencontohkan pengiriman prajurit TNI ke Lebanon sebagai bukti nyata kontribusi konstitusional Indonesia dalam meredam konflik internasional. Ia berharap komunitas internasional bersatu untuk menghentikan kekerasan dan memprioritaskan solusi damai demi menjaga ekologi dan keberlangsungan ekonomi dunia dari ancaman kehancuran. Dikutip dari Antaranews.com

  • Related Posts

    DPR Resmi Setujui RUU PPRT Disahkan Jadi Undang-Undang, Simak Poin Pentingnya!

    Jakarta – Rapat Paripurna Ke-17 DPR RI Masa Persidangan IV Tahun 2025–2026 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) disahkan menjadi undang-undang.“Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja…

    Pemerintah Tegaskan Tak Intervensi Kasus Hukum Ketua Ombudsman

    Jakarta – Pemerintah secara tegas menyatakan tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang menjerat Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, terkait kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel periode 2013-2025.…