Kecam Agresi Militer, Kaukus Parlemen Dunia Tuntut Gencatan Senjata Global

Jakarta – Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia yang terdiri dari 30 anggota DPR dan DPD RI secara resmi mendeklarasikan sikap tegas mengecam segala bentuk agresi militer global. Dalam deklarasi yang digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026), kaukus ini menolak perang sebagai instrumen politik karena dinilai bertentangan dengan hukum humaniter internasional. Perwakilan kaukus, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, menegaskan bahwa gencatan senjata total tanpa syarat harus segera dilakukan di wilayah konflik seperti Iran, Israel, dan Lebanon guna mencegah risiko konflik global yang lebih luas.

Selain menyoroti eskalasi militer, kaukus juga mendesak pentingnya deeskalasi di Timur Tengah untuk menjamin keamanan jemaah haji yang akan berangkat bulan depan. Para legislator menuntut perlindungan penuh terhadap warga sipil, tenaga medis, dan fasilitas publik sesuai dengan Konvensi Jenewa. Secara khusus, kaukus mengutuk keras serangan Israel terhadap pasukan perdamaian PBB (UNIFIL) di Lebanon yang telah mengakibatkan gugurnya tiga prajurit asal Indonesia, serta menuntut jaminan keamanan bagi seluruh personel peacekeepers di medan tugas.

Sebagai bentuk implementasi amanat UUD 1945, kaukus mendorong Pemerintah Indonesia untuk terus menjadi garda terdepan dalam mewujudkan perdamaian dunia melalui diplomasi bebas aktif yang lebih tegas. Mereka juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera mengambil langkah konkret melalui resolusi penghentian konflik dan mekanisme perlindungan internasional. Melalui dialog konstruktif dan mekanisme multilateral yang inklusif, kaukus berharap Indonesia mampu memberikan perubahan signifikan dalam mengakhiri krisis kemanusiaan yang terjadi di kancah global. Dikutip dari Antaranews.com

  • Related Posts

    Febrie Adriansyah Tiba di Kejagung, Jalani Proses Pemeriksaan sebagai Tersangka

    Jakarta – Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung),…

    BSKDN Tekankan Pentingnya IPKD dalam Meningkatkan Kinerja dan Tata Kelola Pemda

    Jakarta – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, meminta pemerintah daerah menjadikan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sebagai instrumen utama dalam memperbaiki tata kelola…