Kerja Sama Maritim RI-Inggris Serap 600 Ribu Tenaga Kerja Lokal

  • Politik
  • January 22, 2026
  • 0 Comments

Jakarta – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan bahwa kerja sama maritim antara Indonesia dan Inggris dalam pembangunan kapal tangkap nelayan diperkirakan mampu menyerap hingga 600 ribu tenaga kerja di Tanah Air. Kesepakatan ini menjadi salah satu poin utama dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di London. Proyek ini mencakup pembuatan 1.582 unit kapal yang pengerjaannya akan dipusatkan di dalam negeri.

Rincian penyerapan tenaga kerja tersebut mencakup 400 ribu orang di sektor produksi dan perakitan kapal, serta 30 ribu orang yang akan bertugas sebagai awak kapal. Selain itu, terdapat potensi lapangan kerja bagi 170 ribu orang lainnya yang tercipta melalui efek pengganda ekonomi dari aktivitas industri tersebut. Kerja sama ini dijalankan melalui Maritime Partnership Programme yang juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas angkatan laut dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Presiden Prabowo menyambut baik kolaborasi ini karena dinilai menjadi elemen penting dalam pengembangan ekonomi maritim Indonesia. Selain membuka peluang investasi baru di industri galangan kapal, kemitraan ini diharapkan mampu membantu revitalisasi komunitas nelayan tradisional serta memperkuat pertahanan maritim. Dengan fokus pada perakitan lokal, program ini diharapkan memberikan dampak ekonomi yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat luas. Dikutip dari Antaranews.com

  • Related Posts

    TNI Jamin Kehadirannya di Sektor Sipil Demi Lindungi Rakyat, Bukan Intimidasi

    JAKARTA – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) meluruskan opini publik terkait penempatan perwira aktif di sejumlah instansi pemerintahan. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigadir Jenderal TNI Muhamad Nas,…

    Tanpa Tunggu Panja, DPR Ambil Langkah Terobosan Rampungkan RUU Pemilu

    JAKARTA – Komisi II DPR RI mengambil langkah terobosan legislasi atau ijtihad hukum dengan aktif mengundang sejumlah pakar, akademisi, dan organisasi non-pemerintah (NGO) untuk menghimpun masukan strategis terkait evaluasi sistem…