Jakarta – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan rumah susun (rusun) subsidi dapat menjadi solusi untuk mengatasi backlog hunian di perkotaan.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengatakan pihaknya tengah mempercepat penyesuaian harga rusun agar skema FLPP dapat diterapkan pada rumah vertikal. Setelah pasokan rusun subsidi dibenahi, harga per meter persegi dan per unit akan dikalibrasi ulang berdasarkan indeks kemahalan konstruksi dari Badan Pusat Statistik (BPS).
BP Tapera juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan pemangku kepentingan lain terkait skema pembiayaan, termasuk uang muka, bunga, tenor, dan perlindungan asuransi untuk rusun subsidi. Heru menekankan, harga per unit rusun yang lebih tinggi dibanding rumah tapak memengaruhi jumlah unit yang dapat dibangun pada 2026.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) menambahkan, rusun subsidi di perkotaan akan mengusung dua konsep, yakni rumah susun sederhana milik (rusunami) dan rumah susun sewa (rusunawa). Konsep ini akan dibahas lebih lanjut dengan pengembang, asosiasi pengembang, dan pemangku kepentingan terkait. Dikutip dari Antaranews.com
