Jakarta – Komisi VII DPR RI meminta Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk meningkatkan pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai upaya membendung impor ilegal dan melindungi produk dalam negeri.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyatakan barang ilegal dengan kualitas rendah dapat merusak harga di pasar dan menurunkan daya saing produk lokal. “Ini kan masalahnya SNI, in the end ini kan daya saing yang kita bicarakan,” kata Evita saat rapat dengan BSN di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Evita menekankan pentingnya sosialisasi SNI kepada masyarakat. Ia menyarankan BSN memanfaatkan media sosial untuk membuat konten menarik, khususnya bagi generasi muda, mengingat keterbatasan anggaran untuk sosialisasi langsung.

Selain itu, Komisi VII DPR mendorong BSN menyelaraskan SNI wajib dengan skema akreditasi untuk mencegah duplikasi audit, biaya ganda, dan mempercepat proses sertifikasi industri. “Perkuat pengawasan Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) untuk memastikan akreditasi dan standar layanan berjalan sesuai ketentuan, serta berikan sanksi tegas kepada LPK yang beroperasi tanpa legalitas sah,” ujar Evita.

DPR juga meminta BSN memberikan usulan atau rekomendasi tertulis terkait penerapan SNI, termasuk permasalahan tumpang tindih peraturan dan regulasi standar dari negara lain. Evita menegaskan Komisi VII DPR RI meminta pemerintah segera mengangkat Kepala BSN secara definitif untuk memperkuat fungsi pengawasan standar nasional. Dikutip dari Antaranews.com