Ketua DPRD Kabupaten se-Indonesia Bertemu Presiden Prabowo Bahas Pembangunan Daerah

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menerima kunjungan perwakilan pengurus Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, ADKASI menyampaikan sejumlah aspirasi daerah terkait energi, ketahanan pangan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi, serta penguatan otonomi daerah. Dudung mengatakan seluruh masukan tersebut akan ditampung dan diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat.

Ketua Umum ADKASI Siswanto menyampaikan bahwa pihaknya mendorong pemerintah mempertahankan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram untuk menjaga kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, ADKASI juga meminta pemerintah mempercepat penguatan sektor energi melalui peningkatan produksi migas dalam negeri dan pengembangan Compressed Natural Gas (CNG) agar ketergantungan terhadap impor energi dapat dikurangi.

Dalam pertemuan tersebut, ADKASI juga memberikan masukan terkait evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama dari sisi tata kelola, operasional dapur, dan sasaran penerima manfaat. ADKASI mendukung keberlanjutan program tersebut dengan perbaikan sistem yang diperlukan. Selain itu, organisasi tersebut menyoroti perlunya peningkatan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam agar kewenangan daerah dan potensi pendapatan daerah dapat lebih optimal. Dikutip dari RRI.co.id

  • Related Posts

    Menhub Tinjau Penanganan Korban dan Evakuasi KM Mutiara Sentosa II yang Terbakar

    Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meninjau langsung proses evakuasi penumpang KM Mutiara Sentosa II yang mengalami kebakaran di perairan utara Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Minggu (2/8/2026). Dari Pelabuhan…

    Pemerintah Nilai Kritik Masyarakat Berperan Penting dalam Evaluasi Kebijakan

    Jakarta – Pemerintah menegaskan keterbukaan terhadap kritik dan masukan masyarakat sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan. Kritik publik dinilai menjadi elemen penting dalam proses evaluasi kebijakan agar berbagai…