Menteri ESDM Minta PLN Perkuat Mitigasi Atasi Pemadaman

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendesak PT PLN (Persero) untuk segera mengatasi masalah pemadaman bergilir yang terjadi di sejumlah daerah. Bahlil meminta PLN mengambil langkah mitigasi yang terukur dan komprehensif demi mengembalikan kenyamanan pelanggan serta mencegah gangguan kelistrikan serupa terulang kembali. Ia menegaskan bahwa seluruh kendali operasional dan penyelesaian persoalan teknis sepenuhnya berada di bawah wewenang dan tanggung jawab manajemen PLN.

“Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur, komprehensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan tidak ada lagi pemadaman. Segera atasi masalah teknis ini, karena kendalinya memang ada di PLN,” ujar Bahlil usai menghadiri acara di Jawa Tengah, Jumat (19/6/2026). Untuk memastikan percepatan perbaikan di lapangan, Bahlil juga mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN guna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional kelistrikan nasional.

Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa pemadaman listrik bergilir ini murni akibat kendala teknis dan bukan karena kekurangan pasokan batu bara. Pemerintah melalui Ditjen Minerba telah mengamankan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik hingga 180–190 juta ton, melebihi kebutuhan PLN yang sebesar 154 juta ton. Oleh karena itu, pemerintah meminta PLN memperkuat manajemen logistik dan pengawasan operasionalnya agar distribusi aliran listrik ke masyarakat kembali normal dan andal. Dikutip dari RRI.co.id

  • Related Posts

    Menhub Tinjau Penanganan Korban dan Evakuasi KM Mutiara Sentosa II yang Terbakar

    Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meninjau langsung proses evakuasi penumpang KM Mutiara Sentosa II yang mengalami kebakaran di perairan utara Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Minggu (2/8/2026). Dari Pelabuhan…

    Pemerintah Nilai Kritik Masyarakat Berperan Penting dalam Evaluasi Kebijakan

    Jakarta – Pemerintah menegaskan keterbukaan terhadap kritik dan masukan masyarakat sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan. Kritik publik dinilai menjadi elemen penting dalam proses evaluasi kebijakan agar berbagai…