Jakarta – Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Rahmadi Indra Tektona, menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik tidak boleh hanya bertumpu pada pemenuhan aspek administratif semata. Kualitas pelayanan yang sesungguhnya harus diukur langsung dari pengalaman nyata masyarakat saat mengakses layanan tersebut. Guna mewujudkan hal ini, ORI terus mendorong perbaikan standar layanan, penyederhanaan prosedur, percepatan tindak lanjut pengaduan, serta penguatan akses bagi kelompok rentan dan masyarakat di wilayah terpencil melalui sinergi dengan berbagai pemerintah daerah.
Salah satu bentuk nyata komitmen ini ditunjukkan melalui kerja sama pengawasan dan pendampingan tata kelola pelayanan publik dengan Pemda di Kalimantan Selatan untuk mencegah maladministrasi. Berdasarkan data Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2025, rata-rata kualitas pelayanan di Kalimantan Selatan telah mencapai angka 82,41 dengan kategori Baik. Rahmadi sangat mengapresiasi komitmen para kepala daerah yang terus berinovasi dan melakukan pembenahan berkelanjutan meskipun sering kali dihadapkan pada tantangan geografis serta keterbatasan sarana fiskal.
Langkah strategis Ombudsman RI ini mendapat dukungan penuh secara legislatif dalam pertemuan bersama Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. DPR menyambut baik gagasan kolaborasi ini dan berkomitmen kuat mendorong para kepala daerah untuk terus melahirkan inovasi pelayanan yang responsif serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Sinergi antara ORI, DPR RI, dan pemerintah daerah ini diharapkan menjadi momentum krusial untuk memastikan kehadiran negara yang adil dan nyata di tengah masyarakat melalui pelayanan dasar yang prima. Dikutip dari Antaranews.com
