JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Yudha Novanza Utama, menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI harus menjadi perhatian serius pemerintah demi memperkuat stabilitas dan pertahanan wilayah. Sebagai garda terdepan TNI di tengah masyarakat, peran Babinsa dinilai kian strategis karena tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan teritorial, melainkan juga terlibat langsung dalam penanganan bencana, persoalan sosial, hingga program ketahanan pangan nasional.
Berdasarkan hasil reses dan kunjungan kerja Komisi I DPR RI, Yudha menyoroti beratnya tantangan geografis serta infrastruktur yang harus dihadapi personel di lapangan dengan dukungan operasional yang masih minim. Saat ini, tunjangan operasional Babinsa berada di kisaran Rp900 ribu per bulan. Angka tersebut dinilai perlu dievaluasi dan disesuaikan secara berkala agar sebanding dengan beban tugas prajurit, luasnya jangkauan wilayah binaan, serta dinamika kebutuhan operasional yang terus berkembang pesat.
Oleh karena itu, DPR meminta Mabes TNI untuk tidak menyamaratakan kebijakan kesejahteraan, melainkan mempertimbangkan karakteristik objektif di lapangan seperti daerah kepulauan atau wilayah dengan biaya hidup tinggi. Yudha menekankan bahwa dalam perspektif pertahanan modern, kekuatan negara tidak hanya diukur dari kecanggihan alutsista, melainkan juga dari kesiapan sumber daya manusia. Memprioritaskan kesejahteraan prajurit di level terbawah merupakan bentuk investasi nyata demi efektivitas pertahanan nasional yang optimal. Dikutip dari Antaranews.com
