DKPP Perkuat TPD Indonesia Timur untuk Tingkatkan Etika Penyelenggara Pemilu

Makassar – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terus memperkuat kapasitas Tim Pemeriksa Daerah (TPD) di wilayah timur Indonesia melalui kegiatan diseminasi penguatan kapasitas yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan. Ketua DKPP RI Heddy Lugito mengatakan kegiatan tersebut diikuti perwakilan TPD dari 14 provinsi di kawasan timur Indonesia guna meningkatkan kesiapan menghadapi berbagai persoalan etik penyelenggara pemilu pada masa mendatang.

Heddy menjelaskan TPD terdiri dari unsur KPU, Bawaslu, dan tokoh masyarakat dari kalangan akademisi yang bertugas mendampingi majelis pemeriksa dalam menangani dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu. Menurutnya, selama tahun politik terakhir DKPP menerima sekitar 675 pengaduan etik atau rata-rata lebih dari dua laporan setiap hari. Ia juga mengapresiasi peran akademisi yang tergabung dalam TPD karena tetap menjalankan tugas secara sukarela meski tanpa honor tetap.

Dalam kegiatan tersebut, Heddy menekankan bahwa pelanggaran etik paling berat dalam pemilu adalah pengkhianatan terhadap suara rakyat melalui manipulasi hasil pemungutan suara. Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menilai pemilu merupakan instrumen demokrasi penting untuk rotasi kekuasaan secara sah dan damai. Ia berharap penguatan kapasitas TPD dapat meningkatkan pemahaman etik penyelenggara pemilu sekaligus menjadi langkah pencegahan terhadap pelanggaran etik di daerah. Dikutip dari Antaranews.com

  • Related Posts

    Perkuat Wilayah Terluar, BNPP Fokus Bangun Pusat Pertumbuhan Ekonomi Maritim

    Jakarta – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI resmi menggelar Forum Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) 2026 sebagai langkah strategis memperkuat pusat pertumbuhan di wilayah perbatasan laut Indonesia. Melalui forum…

    Legislator: Putusan MK Jadi Kunci Keberlanjutan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

    Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait status Ibu Kota Negara harus menjadi pegangan final dalam setiap kebijakan nasional. Putusan tersebut menetapkan…