Bamsoet Tegaskan Pembenahan Internal Parpol Mutlak untuk Kualitas Demokrasi

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menekankan bahwa pembenahan partai politik secara menyeluruh merupakan langkah mendesak untuk memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia. Menurutnya, negara harus hadir dalam menciptakan sistem kepartaian yang lebih sehat, transparan, dan akuntabel guna memastikan demokrasi Pancasila tetap kokoh menghadapi tantangan zaman. Bamsoet menyoroti bahwa partai politik yang berintegritas dan memiliki sistem rekrutmen berbasis kompetensi adalah fondasi utama dalam melahirkan pemimpin berkualitas bagi bangsa.

Salah satu fokus utama yang disoroti Ketua MPR RI ke-15 ini adalah transparansi pendanaan partai politik sebagai solusi menekan angka korupsi. Bamsoet mengungkapkan data memprihatinkan bahwa sejak 2004 hingga 2026, lebih dari 200 kepala daerah terjerat kasus korupsi akibat mahalnya biaya politik dan lemahnya sistem pendanaan internal parpol. Dengan memperbaiki regulasi pendanaan dan memperkuat fungsi kaderisasi, partai politik diharapkan tidak lagi terjebak dalam praktik politik transaksional maupun pragmatisme kekuasaan yang merusak tatanan etika bernegara.

Selain reformasi internal, Bamsoet juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat pendidikan politik bagi masyarakat agar tercipta pemilih yang rasional dan tahan terhadap pengaruh politik uang (money politics). Ia menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh hanya dipandang sebagai prosedur administratif, melainkan harus berakar pada nilai luhur Pancasila yang menyeimbangkan kebebasan dengan tanggung jawab. Pembenahan partai politik sebagai pilar demokrasi diyakini akan mengembalikan peran parpol sebagai ruang pendidikan kepemimpinan dan penyambung lidah rakyat yang sejati. Dikutip dari Antaranews.com

  • Related Posts

    Gus Ipul Dukung Penyelidikan KPK Terkait Dugaan Politik Uang di Muktamar NU

    Jakarta – Menteri Sosial sekaligus Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan dukungannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan politik…

    MPR Ungkap Arah Pembahasan Bentuk Hukum PPHN

    JAKARTA – Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR Taufik Basari mengatakan pembahasan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) saat ini cenderung mengarah pada Ketetapan MPR (TAP MPR). Meski demikian, keputusan tersebut…