DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Atasi Dampak Kenaikan Harga Avtur Global

JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mendesak pemerintah untuk segera melakukan langkah mitigasi menyusul lonjakan harga avtur dunia yang menembus angka 80 persen. Rivqy memperingatkan bahwa kenaikan biaya bahan bakar pesawat yang ekstrem ini berisiko memicu lonjakan harga tiket pesawat di dalam negeri, yang pada akhirnya dapat menekan daya beli masyarakat, mengganggu konektivitas antarwilayah, hingga melumpuhkan sektor pariwisata nasional. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus hadir agar beban kenaikan biaya operasional ini tidak sepenuhnya dibebankan kepada konsumen.

Sebagai solusi jangka pendek, Rivqy mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pemberian subsidi terbatas atau insentif fiskal bagi maskapai penerbangan guna menahan tarif tiket tetap terjangkau. Berkaca pada krisis penerbangan di beberapa negara seperti Vietnam, ia mengingatkan agar Indonesia tidak sampai mengalami pengurangan frekuensi penerbangan secara drastis akibat kelangkaan atau tingginya biaya avtur. Menurutnya, stabilitas industri penerbangan sangat krusial bagi Indonesia yang memiliki kondisi geografis kepulauan dengan ketergantungan tinggi pada transportasi udara.

Selain insentif, politisi tersebut mendorong penguatan kapasitas produksi avtur dalam negeri serta efisiensi jalur distribusi untuk menekan biaya logistik. Rivqy juga menekankan pentingnya sinergi antara maskapai BUMN dan swasta guna menciptakan ekosistem penerbangan yang lebih tangguh dalam menghadapi dinamika geopolitik global. Dengan langkah responsif dan kolaboratif, diharapkan aksesibilitas transportasi udara bagi masyarakat tetap terjaga tanpa mengorbankan keberlangsungan industri penerbangan nasional. Dikutip dari Antaranews.com

  • Related Posts

    Pemprov DKI Tegaskan ASN yang WFH Dilarang Bepergian Pakai Kendaraan Pribadi

    JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, mengeluarkan instruksi tegas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI yang menjalankan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat.…

    Kasus Andrie Yunus: Komnas HAM Didesak Percepat Investigasi Pro Justitia

    JAKARTA – Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk mempercepat investigasi kasus penyiraman zat kimia yang menimpa aktivis KontraS, Andrie Yunus. Dalam konferensi…