JAKARTA – Komisi XIII DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, untuk membahas strategi kebijakan di tengah eskalasi konflik Timur Tengah yang memicu ketidakpastian global. Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menekankan pentingnya langkah antisipasi terhadap perlintasan orang keluar-masuk Indonesia, mengingat kondisi geopolitik yang kian dinamis. DPR menyoroti potensi Indonesia menjadi tujuan limpahan imigran atau pencari suaka karena posisinya yang secara geografis dinilai relatif aman dari dampak langsung konflik.
Menteri Imipas, Agus Andrianto, menjelaskan bahwa meski arus mobilitas internasional belum menunjukkan penurunan signifikan, risiko keimigrasian meningkat akibat gangguan konektivitas udara dan perubahan rute penerbangan dunia. Sebagai respons cepat terhadap situasi force majeure, Kemenimipas telah menetapkan kebijakan adaptif, termasuk pemberian izin tinggal keadaan terpaksa dan pembebasan biaya overstay bagi warga negara asing (WNA) yang terjebak akibat pembatalan penerbangan internasional. Langkah ini diambil untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, stabilitas keamanan, dan pertimbangan kemanusiaan.
Selain masalah teknis perlintasan, pemerintah juga meningkatkan kewaspadaan terhadap tren kenaikan jumlah pengungsi dan pencari suaka pada awal 2026. Guna memitigasi risiko migrasi ilegal dan penyalahgunaan lalu lintas orang, Kemenimipas memperkuat operasi intelijen untuk memetakan jaringan penyelundup yang memanfaatkan rute baru menuju Indonesia. Koordinasi lintas sektoral ini diharapkan mampu memastikan tata kelola keimigrasian tetap solid dalam menjaga kedaulatan negara di tengah gejolak situasi global. Dikutip dari Antaranews.com
