Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar), Kalimantan Timur, resmi menjalin kerja sama pembiayaan dengan Bankaltimtara untuk menutup kebutuhan arus kas daerah senilai Rp820 miliar. Langkah strategis ini diambil guna memastikan seluruh kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga atau rekanan proyek pembangunan tahun anggaran 2025 dapat segera dituntaskan. Kesepakatan pinjaman tersebut diformalisasi melalui penandatanganan akad kredit oleh Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, dan Direktur Utama Bankaltimtara, Muhamad Yamin, di Tenggarong, Jumat (13/03/2026).
Pinjaman daerah ini menjadi solusi konkret Pemkab Kukar dalam mengatasi tekanan likuiditas serta mempercepat proses pelunasan kepada kontraktor dan mitra kerja yang telah merampungkan pekerjaan. Bupati Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa percepatan pembayaran ini menjadi prioritas utama agar para rekanan dapat memenuhi kewajiban internal mereka, termasuk pembayaran gaji karyawan, sebelum memasuki masa libur Idul Fitri. “Target kami jelas, pembayaran kepada pihak ketiga harus tuntas sebelum libur Lebaran,” ujar Aulia.
Realisasi pinjaman ini telah melalui prosedur regulasi yang ketat, termasuk mendapatkan lampu hijau dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta dukungan dari DPRD Kukar. Pascapenandatanganan, Pemkab Kukar langsung menginstruksikan jajaran terkait untuk memproses administrasi lanjutan, seperti penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), agar dana dapat segera masuk ke rekening para rekanan dalam waktu singkat.
Selain fokus pada kewajiban mitra kerja, Pemkab Kukar juga memastikan hak Aparatur Sipil Negara (ASN) terpenuhi tepat waktu. Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) serta Tunjangan Hari Raya (THR) bagi PNS maupun PPPK dipastikan cair sesuai ketentuan. Melalui instrumen pinjaman daerah yang sah secara regulasi ini, Pemkab Kukar optimistis dapat menjaga stabilitas fiskal dan fleksibilitas arus kas tanpa mengganggu keberlanjutan proyek pembangunan yang sedang berjalan pada tahun anggaran 2026. Dikutip dari Antaranews.com
