Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menargetkan percepatan konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) mulai momentum Lebaran 2026. Langkah strategis ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan nasional pada bahan bakar solar dan beralih ke sumber energi bersih yang lebih berkelanjutan. Usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (12/03/2026), Bahlil menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menyelesaikan transisi ini demi mewujudkan kedaulatan energi hijau di Indonesia.
Dalam penjelasannya, Bahlil menyatakan bahwa pembangkit diesel yang akan dikonversi tersebar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang selama ini sangat bergantung pada pasokan solar. Selain mengandalkan tenaga surya (PLTS), pemerintah juga akan mengoptimalkan potensi geotermal atau panas bumi sebagai pengganti energi fosil. Konversi ini dinilai sebagai tindakan preventif yang mendesak di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu, yang sering kali berdampak langsung pada stabilitas pasokan dan harga energi konvensional dalam jangka panjang.
Pemerintah menekankan bahwa proses penghentian operasi pembangkit diesel tidak akan dilakukan secara mendadak demi menjaga kontinuitas pasokan listrik ke masyarakat. Skema yang diterapkan adalah pembangunan pembangkit energi terbarukan secara paralel; artinya, konstruksi PLTS atau geotermal akan diselesaikan terlebih dahulu sebelum PLTD dimatikan sepenuhnya. “Bangun dulu dong, kalau di-stop tapi belum dibangun kan penggantinya tidak ada. Jadi begitu sudah siap, baru PLTD-nya dimatikan,” ujar Bahlil memberikan kepastian mengenai teknis transisi di lapangan.
Melalui optimasi seluruh potensi energi domestik ini, Indonesia diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi nasional dari hulu hingga hilir. Transisi dari bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan (EBT) bukan hanya sekadar upaya menjaga lingkungan, tetapi juga strategi ekonomi untuk menekan biaya impor bahan bakar minyak (BBM). Dengan dimulainya action pada hari raya Idulfitri mendatang, proyek ini diharapkan menjadi tonggak sejarah baru dalam percepatan target Net Zero Emission Indonesia melalui pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah. Dikutip dari RRI.co.id
