Kapolri: Presiden Prabowo Ingin Indonesia Jadi Penengah Konflik Timur Tengah

Kota Bandung – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menjalankan peran politik luar negeri bebas aktif untuk menjadi penengah dalam konflik yang kian memanas di kawasan Timur Tengah. Dalam kegiatan Silaturahmi Ramadhan di Bandung pada Rabu (4/3/2026), Kapolri menyampaikan bahwa Indonesia sebagai bagian dari gerakan non-blok terus mendorong perdamaian dunia, termasuk konsistensi dalam mendukung kedaulatan Palestina sebagai negara merdeka.

Eskalasi konflik yang semula berpusat di Gaza kini telah meluas dan memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas global maupun domestik. Kapolri menilai situasi dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja, di mana ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel telah memicu lonjakan harga minyak dunia. Gangguan pada jalur distribusi minyak di Selat Hormuz menjadi ancaman serius bagi ketahanan energi global, terutama bagi negara-negara yang sangat bergantung pada impor minyak mentah.

Pemerintah Indonesia secara intensif terus melakukan berbagai langkah diplomasi dengan negara-negara di kawasan Asia dan Timur Tengah untuk mencari solusi damai. Presiden Prabowo disebut tengah berupaya maksimal agar eskalasi global ini segera terkendali sehingga tidak mengganggu tujuan nasional dan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kapolri mengajak seluruh pihak untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan dan ekonomi nasional di tengah guncangan geopolitik internasional. Dikutip dari Antaranews.com

  • Related Posts

    TNI Jamin Kehadirannya di Sektor Sipil Demi Lindungi Rakyat, Bukan Intimidasi

    JAKARTA – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) meluruskan opini publik terkait penempatan perwira aktif di sejumlah instansi pemerintahan. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigadir Jenderal TNI Muhamad Nas,…

    Tanpa Tunggu Panja, DPR Ambil Langkah Terobosan Rampungkan RUU Pemilu

    JAKARTA – Komisi II DPR RI mengambil langkah terobosan legislasi atau ijtihad hukum dengan aktif mengundang sejumlah pakar, akademisi, dan organisasi non-pemerintah (NGO) untuk menghimpun masukan strategis terkait evaluasi sistem…