Jakarta – Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai bahwa sistem pemilihan kepala daerah secara langsung memicu tingginya biaya politik bagi para peserta pemilu. Beban finansial ini mulai muncul sejak proses pencalonan di partai politik, di mana kandidat perlu menyiapkan dana besar untuk mendapatkan dukungan koalisi. Kondisi ini diperparah dengan luasnya wilayah kampanye yang sulit dijangkau sepenuhnya, sehingga banyak kandidat terjebak menggunakan cara instan melalui politik uang untuk meraih simpati pemilih dalam waktu singkat.

Yusak menjelaskan bahwa total biaya untuk memenangkan kursi kepala daerah di tingkat kabupaten atau kota bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Tahapan krusial seperti biaya saksi, logistik kampanye, hingga pembelian suara menjadi faktor utama yang membengkakkan anggaran pribadi kandidat. Hal inilah yang mendasari munculnya usulan agar pilkada dikembalikan melalui mekanisme perwakilan di DPRD sebagai solusi untuk menekan ongkos politik yang fantastis dan meminimalisir risiko korupsi di masa depan.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Direktur Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah menegaskan bahwa demokrasi tidak harus selalu dimaknai dengan pemilihan langsung. Secara konstitusional, pemilihan yang dilakukan oleh DPRD tetap memiliki legitimasi karena anggota dewan merupakan perwakilan resmi yang telah menerima mandat langsung dari rakyat. Sistem perwakilan ini dianggap tetap demokratis sekaligus mampu menjaga stabilitas anggaran serta integritas proses pemilihan pemimpin daerah tanpa terbebani biaya yang berlebihan. Dikutip dari Antaranews.com