Jakarta – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, menekankan bahwa perlindungan hukum melalui sertifikat hak cipta merupakan langkah vital untuk memuliakan ide dan kreativitas pemerintah daerah. Legalitas hukum ini memastikan bahwa setiap terobosan dalam pelayanan publik terlindungi secara formal serta memiliki peluang lebih besar untuk dikembangkan atau direplikasi oleh daerah lain. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem inovasi yang sehat di lingkungan pemerintahan seluruh Indonesia.
Dalam rangkaian acara penganugerahan inovasi di Surabaya, BSKDN memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mencatatkan lebih dari seribu tujuh ratus inovasi di bidang pendidikan. Yusharto mengingatkan bahwa prestasi tersebut harus dibarengi dengan kesadaran menjaga hak kekayaan intelektual agar keberlanjutan inovasi tetap terjaga dan memiliki kematangan dalam skala yang lebih luas. Investasi di bidang pendidikan melalui tata kelola yang inovatif dianggap sebagai kunci utama dalam mencetak sumber daya manusia yang kompetitif di tingkat global.
Kemendagri juga memfasilitasi daerah lain untuk saling belajar melalui platform digital bernama Tuxedovation yang dapat diakses secara umum. Aplikasi ini menjadi sarana bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk mengakses ide kreatif dan standar baru pelayanan publik yang telah dilaporkan. Dengan optimalisasi perlindungan hak cipta dan semangat berbagi inovasi, diharapkan setiap daerah dapat berkontribusi lebih besar dalam mempercepat terwujudnya visi Indonesia Emas dua ribu empat puluh lima melalui sumber daya manusia yang unggul. Dikutip dari Antaranews.com
