Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa DPR RI dan Pemerintah telah sepakat untuk tidak melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah pada tahun ini. Keputusan ini diambil karena Rancangan Undang-Undang tentang Pilkada tidak masuk dalam agenda Program Legislasi Nasional Prioritas 2026. Dengan demikian, parlemen memastikan tidak ada rencana pembahasan untuk mengubah aturan main pemilihan kepala daerah dalam waktu dekat.

Dasco juga memberikan klarifikasi mengenai isu yang berkembang di masyarakat terkait mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Ia menegaskan bahwa wacana tersebut belum terpikirkan oleh DPR RI dan saat ini fokus utama legislatif adalah menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan Undang-Undang Pemilihan Umum. Langkah ini diambil untuk meluruskan berita yang simpang siur serta memberikan kepastian hukum kepada publik mengenai regulasi yang tetap berlaku.

Untuk memastikan transparansi informasi, Komisi II DPR RI diminta untuk segera mensosialisasikan kesepakatan ini kepada masyarakat luas. Meskipun sebelumnya terdapat dinamika antarfaksi partai politik mengenai usulan pilkada tidak langsung, kesepakatan terbaru ini memastikan bahwa mekanisme pemilihan tetap berjalan sesuai regulasi yang ada. Pihak parlemen lebih memilih untuk berkonsentrasi pada penyiapan rekayasa konstitusi untuk revisi Undang-Undang Pemilu di masa mendatang daripada mengubah aturan pilkada tahun ini. Dikutip dari Antaranews.com