Jakarta – Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengapresiasi pembentukan kembali Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan di Kementerian Luar Negeri. Langkah ini dinilai sangat relevan karena diplomasi ekonomi saat ini tidak boleh lagi hanya dilihat dari perspektif bisnis sektoral, melainkan harus dipahami dalam konteks rivalitas geopolitik dan geoekonomi global. Menghidupkan kembali unit ini menandakan bahwa diplomasi ekonomi telah kembali menjadi jantung kebijakan luar negeri Indonesia di tengah dunia yang semakin terfragmentasi.
Djumala menjelaskan bahwa model diplomasi ekonomi tradisional yang hanya fokus pada promosi perdagangan, pariwisata, dan investasi kini sudah terasa usang karena isu-isu tersebut telah menjadi bagian dari politik kekuasaan dunia. Dalam situasi ini, Kementerian Luar Negeri diharapkan menjalankan peran sebagai penggerak strategis untuk mengatasi berbagai hambatan kerja sama dengan negara mitra. Para diplomat Indonesia dianggap memiliki kapasitas untuk menyelaraskan kepentingan nasional dengan dinamika internasional yang semakin kompleks dan transaksional.
Pada akhirnya, penguatan struktur diplomasi ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat serta menjaga kedaulatan kebijakan nasional dalam jangka panjang. Pernyataan ini sejalan dengan visi Menteri Luar Negeri Sugiono yang ingin mempertegas posisi kementeriannya sebagai fasilitator utama dalam menyelesaikan isu-isu ekonomi krusial. Dengan koordinasi yang kuat antarlembaga, Indonesia diharapkan tetap kompetitif dan mampu mempertahankan kesinambungan kebijakan di kancah global. Dikutip dari Antaranews.com
