BNPT Perketat Pengawasan Platform Roblox Guna Lindungi Anak dari Konten Radikal

  • Politik
  • December 31, 2025
  • 0 Comments

Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meningkatkan pengawasan terhadap platform permainan daring seperti Roblox untuk mencegah penyebaran radikalisasi pada anak. Kepala BNPT Eddy Hartono menjelaskan bahwa Roblox tengah mengembangkan sistem identifikasi wajah melalui kamera. Jika sistem mendeteksi pengguna adalah anak-anak, akses akan langsung dibatasi guna menjamin keamanan mereka di ruang digital.

Langkah ini didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas. Regulasi ini mewajibkan penyedia platform digital untuk menyediakan sistem verifikasi keamanan yang ketat bagi pengguna di bawah usia 18 tahun. Selain aspek teknis, BNPT juga fokus memberikan edukasi dan literasi digital guna membentengi masyarakat dari pengaruh paham radikal.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid turut mendorong sosialisasi PP Tunas agar para orang tua memahami pentingnya pengawasan digital. Meskipun aturan ini sudah disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto, pelaksanaannya membutuhkan waktu penyesuaian teknis agar dapat berjalan optimal tahun depan. Pemerintah berharap kolaborasi dengan berbagai pihak dapat melindungi anak-anak dari ancaman ekstremisme di media sosial maupun game online. Dikutip dari Antaranews.com

  • Related Posts

    BSKDN Tekankan Pentingnya IPKD dalam Meningkatkan Kinerja dan Tata Kelola Pemda

    Jakarta – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, meminta pemerintah daerah menjadikan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sebagai instrumen utama dalam memperbaiki tata kelola…

    Koalisi Buruh Dorong Revisi Aturan, Serahkan Usulan RUU Ketenagakerjaan ke DPR

    Jakarta – Koalisi yang terdiri atas berbagai konfederasi dan federasi buruh menyerahkan draf usulan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan kepada pimpinan DPR RI sebagai bahan penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM).…