PWI Gelar AJP 2025, Perkuat Profesionalisme Jurnalisme di Wilayah Bencana

  • Politik
  • December 22, 2025
  • 0 Comments

Jakarta – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat melalui Anugerah Jurnalistik PWI (AJP) 2025 menyiapkan total hadiah Rp300 juta untuk karya jurnalistik terbaik yang mengangkat kinerja dan peran anggota Polri.

Ketua Panitia AJP 2025, Eddy Iriawan, mengatakan penghargaan ini bertujuan mendorong liputan yang lebih berimbang dan berperspektif kemanusiaan, khususnya terkait bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Panitia telah mengajak wartawan di wilayah terdampak untuk berpartisipasi secara empatik.

AJP 2025 melombakan enam kategori, yaitu karya tulis media cetak, karya tulis media siber, karya video media televisi, karya foto jurnalistik, karya infografis, dan karya media sosial resmi perusahaan pers. Juara pertama di setiap kategori mendapat Rp20 juta, kedua Rp15 juta, ketiga Rp10 juta, dan dua nomine masing-masing Rp2,5 juta.

Eddy menegaskan lomba ini bukan untuk menjadikan bencana sebagai objek, melainkan untuk merekam kerja kemanusiaan di lapangan. Wartawan daerah bencana memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, sehingga karya mereka memiliki nilai kemanusiaan tinggi. Partisipasi bersifat undangan dan tidak wajib.

Pengumpulan karya berlangsung hingga 10 Januari 2026, dengan sidang dewan juri pada 11–28 Januari 2026. Puncak penganugerahan akan digelar pada Hari Pers Nasional 2026 di Serang, Banten, pada 9 Februari 2026. Dikutip dari Antaranews.com

  • Related Posts

    TNI Jamin Kehadirannya di Sektor Sipil Demi Lindungi Rakyat, Bukan Intimidasi

    JAKARTA – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) meluruskan opini publik terkait penempatan perwira aktif di sejumlah instansi pemerintahan. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigadir Jenderal TNI Muhamad Nas,…

    Tanpa Tunggu Panja, DPR Ambil Langkah Terobosan Rampungkan RUU Pemilu

    JAKARTA – Komisi II DPR RI mengambil langkah terobosan legislasi atau ijtihad hukum dengan aktif mengundang sejumlah pakar, akademisi, dan organisasi non-pemerintah (NGO) untuk menghimpun masukan strategis terkait evaluasi sistem…