Komisi Reformasi Terima Masukan Polri Masuk ke Struktur Kementerian

  • Politik
  • November 19, 2025
  • 0 Comments

Jakarta – Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, mengungkapkan pihaknya menampung masukan agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ditempatkan di bawah Kementerian Keamanan. Pernyataan itu disampaikan dalam audiensi di Gedung STIK-PTIK Polri, Jakarta, Rabu (19/11).

Jimly menjelaskan, usulan tersebut berangkat dari mekanisme TNI yang selama ini berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan terkait anggaran dan rekrutmen, sedangkan Polri tidak memiliki mekanisme serupa.
“Polisi, dulu karena pemisahan dari TNI, memang enggak ada karena di konstitusi kan ada Kementerian Pertahanan, polisi kan tidak ada. Maka muncul ide bagaimana kalau dibikin Kementerian Keamanan,” kata Jimly.

Selain itu, komisi juga menerima masukan agar Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) diperkuat sehingga memiliki fungsi setara dengan Kemenhan. Dengan demikian, proses rekrutmen dapat dilakukan langsung oleh presiden berdasarkan usulan Kompolnas, sementara fungsi pengawasan Kompolnas diperkuat.

Jimly menegaskan bahwa semua usulan tersebut baru ditampung oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri dan akan dibahas lebih lanjut untuk menghasilkan rekomendasi reformasi Polri.
“Kami tampung tadi, tapi kan kami belum putuskan, alternatif saja,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, kritikus politik Faizal Assegaf menyampaikan masukan dari purnawirawan TNI dan aktivis terkait perlunya Polri berada di bawah kementerian. Menurutnya, kehadiran Kementerian Keamanan dianggap penting untuk memperkuat transisi negara modern, termasuk urusan operasional, anggaran, serta pendekatan desentralisasi dan dekonsentrasi.

Faizal menambahkan, komisi juga sebaiknya mendengarkan suara kritis dan mengkaji peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Salah satu contoh yang diusulkan adalah melibatkan satgas antitambang ilegal dalam dialog untuk menindaklanjuti temuan-temuan yang ada.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya reformasi Polri agar lembaga kepolisian lebih transparan, akuntabel, dan selaras dengan mekanisme kementerian yang ada di pemerintahan. Dikutip dari Antaranews.com

  • Related Posts

    TNI Jamin Kehadirannya di Sektor Sipil Demi Lindungi Rakyat, Bukan Intimidasi

    JAKARTA – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) meluruskan opini publik terkait penempatan perwira aktif di sejumlah instansi pemerintahan. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigadir Jenderal TNI Muhamad Nas,…

    Tanpa Tunggu Panja, DPR Ambil Langkah Terobosan Rampungkan RUU Pemilu

    JAKARTA – Komisi II DPR RI mengambil langkah terobosan legislasi atau ijtihad hukum dengan aktif mengundang sejumlah pakar, akademisi, dan organisasi non-pemerintah (NGO) untuk menghimpun masukan strategis terkait evaluasi sistem…