DKPP Perkuat TPD Indonesia Timur untuk Tingkatkan Etika Penyelenggara Pemilu

Makassar – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terus memperkuat kapasitas Tim Pemeriksa Daerah (TPD) di wilayah timur Indonesia melalui kegiatan diseminasi penguatan kapasitas yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan. Ketua DKPP RI Heddy Lugito mengatakan kegiatan tersebut diikuti perwakilan TPD dari 14 provinsi di kawasan timur Indonesia guna meningkatkan kesiapan menghadapi berbagai persoalan etik penyelenggara pemilu pada masa mendatang.

Heddy menjelaskan TPD terdiri dari unsur KPU, Bawaslu, dan tokoh masyarakat dari kalangan akademisi yang bertugas mendampingi majelis pemeriksa dalam menangani dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu. Menurutnya, selama tahun politik terakhir DKPP menerima sekitar 675 pengaduan etik atau rata-rata lebih dari dua laporan setiap hari. Ia juga mengapresiasi peran akademisi yang tergabung dalam TPD karena tetap menjalankan tugas secara sukarela meski tanpa honor tetap.

Dalam kegiatan tersebut, Heddy menekankan bahwa pelanggaran etik paling berat dalam pemilu adalah pengkhianatan terhadap suara rakyat melalui manipulasi hasil pemungutan suara. Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menilai pemilu merupakan instrumen demokrasi penting untuk rotasi kekuasaan secara sah dan damai. Ia berharap penguatan kapasitas TPD dapat meningkatkan pemahaman etik penyelenggara pemilu sekaligus menjadi langkah pencegahan terhadap pelanggaran etik di daerah. Dikutip dari Antaranews.com

  • Related Posts

    Gus Ipul Dukung Penyelidikan KPK Terkait Dugaan Politik Uang di Muktamar NU

    Jakarta – Menteri Sosial sekaligus Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan dukungannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan politik…

    MPR Ungkap Arah Pembahasan Bentuk Hukum PPHN

    JAKARTA – Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR Taufik Basari mengatakan pembahasan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) saat ini cenderung mengarah pada Ketetapan MPR (TAP MPR). Meski demikian, keputusan tersebut…