Prabowo Lantik Abdul Kadir Karding Sebagai Kepala Badan Karantina

  • Politik
  • April 27, 2026
  • 0 Comments

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (27/4/2026). Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 PPA Tahun 2026, di mana Karding secara resmi menggantikan Sahat Manaor Panggabean untuk memimpin otoritas karantina nasional. Dalam prosesi sumpah jabatan, mantan anggota DPR RI ini berkomitmen untuk menjunjung tinggi etika jabatan dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan demi darma bakti kepada bangsa dan negara.

Acara pelantikan ini dilaksanakan bersamaan dengan pengangkatan sejumlah pejabat strategis lainnya, termasuk Muhammad Qodari sebagai Kepala Bakom RI dan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta jajaran menteri Kabinet Merah Putih menegaskan pentingnya konsolidasi birokrasi dalam memperkuat sistem karantina nasional. Barantin memiliki peran vital dalam melindungi kelestarian sumber daya hayati serta menjamin keamanan pangan dan produk pertanian yang masuk maupun keluar wilayah Indonesia.

Abdul Kadir Karding membawa rekam jejak yang luas dalam birokrasi dan legislatif, setelah sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) periode 2024-2025. Dengan pengalaman panjang sebagai anggota DPR RI selama tiga periode sejak 2009, Karding diharapkan mampu mengoptimalkan kinerja Badan Karantina Indonesia dalam menghadapi tantangan global di sektor pangan dan kesehatan lingkungan. Penunjukan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di pintu-pintu masuk wilayah kedaulatan negara. Dikutip dari Antaranews.com

  • Related Posts

    Gus Ipul Dukung Penyelidikan KPK Terkait Dugaan Politik Uang di Muktamar NU

    Jakarta – Menteri Sosial sekaligus Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan dukungannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan politik…

    MPR Ungkap Arah Pembahasan Bentuk Hukum PPHN

    JAKARTA – Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR Taufik Basari mengatakan pembahasan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) saat ini cenderung mengarah pada Ketetapan MPR (TAP MPR). Meski demikian, keputusan tersebut…