Ancaman Krisis Energi: Jalur Distribusi Utama Perlu Pengawasan Ekstra

Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, memperingatkan pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ketergantungan pasokan energi luar negeri di tengah memanasnya jalur perdagangan internasional. Hal ini merespons kebijakan Iran yang kembali menutup Selat Hormuz sebagai balasan atas blokade angkatan laut Amerika Serikat terhadap pelabuhan mereka. Meskipun Indonesia berhasil melakukan diversifikasi sumber energi melalui kerja sama strategis dengan Rusia, stabilitas pasokan nasional dinilai masih sangat rentan terhadap gangguan di titik-titik jalur distribusi global yang krusial.

Ketegangan di Timur Tengah ini berdampak langsung pada dua kapal tanker milik Pertamina yang saat ini dilaporkan masih tertahan di kawasan Selat Hormuz. Politikus Partai Golkar tersebut mendesak pemerintah untuk segera melakukan langkah diplomasi intensif, baik secara bilateral maupun multilateral, guna menjamin keamanan aset nasional dan keselamatan awak kapal. Menurut Dave, kepastian jalur lintas kapal tanker sangat penting agar proses distribusi energi menuju tanah air tidak terhambat oleh konflik geopolitik yang sedang berlangsung.

Menanggapi situasi tersebut, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI bersama KBRI Tehran dan PT Pertamina International Shipping terus melakukan koordinasi ketat untuk memantau perkembangan di lapangan. Juru Bicara Kemlu, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menyatakan bahwa selain mengupayakan kelancaran pelintasan kapal tanker, pemerintah juga menyiapkan rencana kontinjensi untuk perlindungan WNI di Iran, termasuk opsi evakuasi jika situasi keamanan memburuk. Sinergi lintas lembaga ini diharapkan mampu memitigasi risiko krisis energi dan kemanusiaan akibat penutupan jalur maritim paling vital di dunia tersebut. Dikutip dari RRI.co.id

  • Related Posts

    Kebijakan Ganjil Genap BBM di Bali Diperpanjang Sampai Jumat

    DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster memperpanjang kebijakan pembelian bahan bakar minyak (BBM) menggunakan sistem ganjil genap hingga Jumat, 23 Oktober 2026. Kebijakan yang semula berakhir pada Senin (19/10) tersebut…

    Pemprov DKI Pertimbangkan PJJ jika Kualitas Udara Jakarta Memburuk

    Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan opsi pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa jika kualitas udara Jakarta memburuk secara signifikan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi untuk melindungi kesehatan…