Jakarta – Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, mengusulkan pembentukan unit diplomasi khusus di bawah Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk mempertegas posisi Indonesia di kancah internasional. Langkah ini dinilai mendesak seiring meningkatnya sorotan dunia terhadap arah kebijakan luar negeri RI, terutama setelah keputusan Indonesia bergabung dalam kelompok ekonomi BRICS. Unit khusus ini diharapkan mampu memberikan penjelasan komprehensif agar Indonesia tidak dipandang sebagai proksi atau satelit kekuatan negara tertentu, melainkan tetap konsisten pada prinsip politik bebas aktif di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
Usulan ini muncul setelah adanya pertanyaan dari delegasi parlemen Jerman dan Belanda mengenai arah diplomasi Indonesia yang kini terlihat sangat dinamis. Utut menegaskan bahwa bergabungnya Indonesia ke BRICS murni bertujuan untuk memperluas peluang ekonomi nasional, yang diperkuat dengan pencapaian investasi era Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp800 triliun. Di saat yang sama, proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menjadi strategi penyeimbang agar Indonesia tetap memiliki posisi tawar yang kuat dan tidak terjebak dalam rivalitas kutub kekuatan dunia.
Senada dengan hal tersebut, anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mengingatkan pentingnya konsistensi dalam menjalankan politik bebas aktif agar Indonesia tidak terlihat condong ke salah satu pihak. Meskipun mengapresiasi hasil diplomasi ekonomi yang signifikan, DPR mengakui adanya keterbatasan akses informasi terkait detail pembicaraan tingkat tinggi antara kepala negara. Oleh karena itu, kehadiran unit diplomasi khusus di Kemlu dianggap sebagai solusi strategis untuk menjaga transparansi sekaligus memperkuat narasi kedaulatan Indonesia di mata dunia internasional. Dikutip dari RRI.co.id
