Jakarta – Ombudsman Republik Indonesia secara resmi merilis lima kementerian yang meraih opini kualitas tertinggi tanpa maladministrasi dalam penilaian pelayanan publik tahun 2025. Instansi tersebut meliputi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Penilaian tahun ini mengalami transformasi dengan menitikberatkan pada dampak nyata layanan bagi masyarakat serta kepatuhan penyelenggara terhadap produk hukum Ombudsman sesuai peraturan terbaru.
Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan terhadap ratusan instansi di tingkat pusat dan daerah sejak September hingga November 2025. Di tingkat daerah, Provinsi Jambi dan Jawa Timur berhasil meraih opini kualitas tertinggi, sementara tingkat kota diraih oleh Denpasar, Depok, dan Yogyakarta, serta tingkat kabupaten oleh Badung, Sukoharjo, dan Wonogiri. Perubahan sistem penilaian ini diharapkan menjadi panduan evaluasi yang lebih tajam untuk mencegah penyimpangan prosedur sejak dini agar layanan publik tidak hanya tertib administrasi tetapi juga substantif.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik merupakan kunci legitimasi negara dan kepercayaan masyarakat. Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh layanan bersifat transparan dan akuntabel karena regulasi dan anggaran besar tidak akan berarti jika maladministrasi masih terjadi. Penyelenggaraan layanan publik harus menjunjung tinggi asas pemerintahan yang baik sebagai bentuk tanggung jawab langsung kepada rakyat. Dikutip dari RRI.co.id
