JAKARTA – Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berkomitmen memperkuat sistem penegakan hukum lingkungan melalui kolaborasi lintas sektor dan optimalisasi teknologi mutakhir. Dirjen Gakkum Kemenhut, Dwi Januanto, mengungkapkan bahwa pihaknya kini memprioritaskan strategi preventif (pencegahan) dan penanggulangan dini ketimbang hanya berfokus pada tindakan represif. Untuk mendukung langkah ini, Kemenhut mengandalkan program LEVERAGE guna memperkokoh mekanisme pengaduan masyarakat hingga proses penindakan, serta mengembangkan Decision Support System (DSS) sebagai instrumen intelijen mutakhir untuk mendeteksi dini pelanggaran kehutanan secara riil di lapangan.
Akselerasi pengawasan ini dinilai mendesak mengingat kejahatan terhadap lingkungan, khususnya perdagangan satwa liar ilegal, kini semakin kompleks karena melibatkan jaringan mafia lintas negara dan aktor warga negara asing (WNA). Menanggapi tantangan tersebut, Ditjen Gakkum mempererat sinergi dengan Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), badan karantina, hingga pihak bea cukai guna memperketat jalur pintu masuk dan menutup celah penyelundupan komoditas dilindungi, seperti kasus perdagangan ilegal trenggiling skala besar yang berhasil digagalkan aparat baru-baru ini.
Di samping perlindungan satwa, Kemenhut juga memperketat pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha korporasi di sektor kehutanan, terutama yang beroperasi di wilayah rawan bencana alam melalui evaluasi perizinan secara berkala. Dalam mengeksekusi penegakan hukum, Ditjen Gakkum menerapkan tiga instrumen penegakan hukum secara terpadu, yakni sanksi administratif, gugatan keperdataan, hingga proses peradilan pidana. Ketiga pendekatan multi-instrumen ini sengaja diterapkan secara bersamaan agar memberikan efek jera maksimal sekaligus memastikan perlindungan kelestarian sumber daya hutan dan ekosistem Indonesia tetap terjaga. Dikutip dari RRI.co.id
