Jakarta – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa data kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil merupakan aset strategis untuk mendukung sistem keuangan nasional dan akurasi penyaluran bantuan sosial. Data ini mencakup sekitar 98 persen penduduk Indonesia dengan pemutakhiran harian dari 514 kabupaten dan kota, sehingga menjadikannya basis data paling lengkap dan mutakhir. Pemanfaatan data tersebut terbukti mampu mengoreksi hampir empat juta penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, yang secara langsung berdampak pada penghematan signifikan anggaran negara.
Dalam sektor ekonomi, penggunaan teknologi biometrik dan Identitas Kependudukan Digital atau IKD memberikan revolusi kemudahan bagi masyarakat karena proses pembukaan rekening bank kini hanya membutuhkan waktu singkat. Keunggulan fitur seperti pengenalan wajah dan sidik jari memastikan keamanan transaksi serta membantu lembaga keuangan dalam mencegah praktik penipuan digital. Selain itu, sistem ini menjamin identitas warga tetap terverifikasi di server pusat meskipun dokumen fisik seperti KTP hilang, sehingga akses layanan publik tetap berjalan normal terutama dalam situasi darurat bencana.
Mendagri juga menekankan pentingnya sinergi antara Kemendagri dan PPATK dalam memitigasi tindak pidana pencucian uang melalui validasi data yang presisi. Seiring dengan peningkatan akses data oleh ribuan instansi, penguatan keamanan siber pada sistem kependudukan menjadi prioritas utama untuk menjaga kedaulatan data nasional. Integrasi Dukcapil diharapkan terus menjadi tulang punggung transformasi digital Indonesia guna mewujudkan sistem keuangan yang transparan, aman, dan efisien bagi seluruh lapisan masyarakat. Dikutip dari Antaranews.com
