Badan Pangan Nasional memastikan bahwa berbagai program intervensi perberasan akan terus dijalankan sepanjang tahun 2026 untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan secara nasional. Optimisme ini didukung oleh ketersediaan cadangan beras pemerintah di gudang Bulog yang mencatatkan angka 3,248 juta ton pada akhir tahun 2025. Melalui penugasan kepada Perum Bulog, pemerintah berkomitmen untuk terus menjalankan program stabilisasi di pasar sekaligus tetap menjaga harga beli di tingkat petani agar tetap menguntungkan.
Dalam kesepakatan terbaru, pemerintah telah menetapkan penyaluran beras SPHP sebesar 1,5 juta ton serta program bantuan pangan beras untuk 18,277 juta keluarga penerima manfaat selama empat bulan pada tahun 2026. Selain itu, penyaluran bantuan pangan tahap kedua berupa beras dan minyak goreng juga masih diperpanjang hingga akhir Januari 2026 menggunakan skema khusus anggaran. Langkah ini diambil untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap pangan pokok yang terjangkau serta mengatur siklus keluar masuk stok di gudang pemerintah.
Pemerintah juga menargetkan pencapaian swasembada pangan pada tahun 2026 dengan memperkuat performa di sektor hulu atau produksi. Kebijakan yang diambil dipastikan akan selalu berpihak pada kesejahteraan petani sebagai pilar utama ketahanan pangan nasional demi menjaga kedaulatan pangan negara. Dengan koordinasi lintas kementerian yang intensif, diharapkan pergerakan stok beras dapat dikelola dengan baik sehingga tidak terjadi kelangkaan maupun lonjakan harga yang memberatkan masyarakat luas. Dikutip dari Antaranews.com
