DPR Desak Kemenlu Respons Penangkapan Presiden Venezuela oleh Amerika Serikat

  • Politik
  • January 5, 2026
  • 0 Comments

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mendesak Kementerian Luar Negeri untuk menentang tindakan Amerika Serikat terhadap Venezuela karena dinilai melanggar kedaulatan negara dan konstitusi. Ia meminta Indonesia proaktif melalui PBB guna mendorong penyelesaian melalui jalur hukum internasional demi menjaga ketertiban dunia. Sikap ini dinilai sebagai perwujudan nyata dari politik luar negeri bebas aktif dalam menolak segala bentuk intervensi militer sepihak.

Hasanuddin juga memperingatkan pemerintah untuk mewaspadai dampak ekonomi global, terutama potensi lonjakan harga minyak dunia karena status Venezuela sebagai pemilik cadangan minyak terbesar. Pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi guna menjaga stabilitas fiskal APBN dari fluktuasi pasar yang mungkin terjadi akibat ketegangan geopolitik tersebut. Ketidakpastian di kawasan Amerika Latin dianggap dapat memberikan tekanan tambahan pada ekonomi nasional jika tidak diantisipasi sejak dini.

Peristiwa penangkapan Presiden Nicolás Maduro di ibu kotanya sendiri dianggap sebagai pelajaran strategis mengenai pentingnya soliditas nasional dan dukungan publik terhadap pemimpin negara. Hasanuddin menekankan bahwa kedaulatan negara harus dijaga melalui kesiapsiagaan pertahanan serta legitimasi politik yang kuat di mata rakyat. Hal ini menjadi pengingat bagi Indonesia untuk terus memperkuat sinergi antara militer dan masyarakat guna mencegah potensi intervensi asing di masa depan. Dikutip dari Antaranews.com

  • Related Posts

    Pemerintah Siapkan SDM Pendukung Percepatan Program Presiden Prabowo

    Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa pemerintah tengah fokus menyiapkan pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)…

    Antisipasi Dampak Global, Menimipas dan DPR Bahas Penguatan Pengawasan Perbatasan

    JAKARTA – Komisi XIII DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, untuk membahas strategi kebijakan di tengah eskalasi konflik Timur Tengah yang memicu ketidakpastian…