PWI Gelar AJP 2025, Perkuat Profesionalisme Jurnalisme di Wilayah Bencana

  • Politik
  • December 22, 2025
  • 0 Comments

Jakarta – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat melalui Anugerah Jurnalistik PWI (AJP) 2025 menyiapkan total hadiah Rp300 juta untuk karya jurnalistik terbaik yang mengangkat kinerja dan peran anggota Polri.

Ketua Panitia AJP 2025, Eddy Iriawan, mengatakan penghargaan ini bertujuan mendorong liputan yang lebih berimbang dan berperspektif kemanusiaan, khususnya terkait bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Panitia telah mengajak wartawan di wilayah terdampak untuk berpartisipasi secara empatik.

AJP 2025 melombakan enam kategori, yaitu karya tulis media cetak, karya tulis media siber, karya video media televisi, karya foto jurnalistik, karya infografis, dan karya media sosial resmi perusahaan pers. Juara pertama di setiap kategori mendapat Rp20 juta, kedua Rp15 juta, ketiga Rp10 juta, dan dua nomine masing-masing Rp2,5 juta.

Eddy menegaskan lomba ini bukan untuk menjadikan bencana sebagai objek, melainkan untuk merekam kerja kemanusiaan di lapangan. Wartawan daerah bencana memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, sehingga karya mereka memiliki nilai kemanusiaan tinggi. Partisipasi bersifat undangan dan tidak wajib.

Pengumpulan karya berlangsung hingga 10 Januari 2026, dengan sidang dewan juri pada 11–28 Januari 2026. Puncak penganugerahan akan digelar pada Hari Pers Nasional 2026 di Serang, Banten, pada 9 Februari 2026. Dikutip dari Antaranews.com

  • Related Posts

    Febrie Adriansyah Tiba di Kejagung, Jalani Proses Pemeriksaan sebagai Tersangka

    Jakarta – Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung),…

    BSKDN Tekankan Pentingnya IPKD dalam Meningkatkan Kinerja dan Tata Kelola Pemda

    Jakarta – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, meminta pemerintah daerah menjadikan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sebagai instrumen utama dalam memperbaiki tata kelola…