Jakarta, 11 November 2025 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa wacana penggunaan dana sitaan hasil tindak pidana korupsi sebagai salah satu sumber pembayaran utang Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh masih dalam tahap pembahasan teknis.
“Masih didiskusikan detailnya. Yang ada masih garis-garis besarnya,” ujar Purbaya, dilansir KompasTV, Senin (10/11/2025).
Meskipun ide ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto, implementasinya membutuhkan kajian mendalam terkait regulasi dan mekanisme teknis sebelum dapat diterapkan.
🌏 Negosiasi Utang dengan Tiongkok
Pemerintah berencana mengirim tim khusus ke Tiongkok untuk menegosiasikan skema pembayaran utang Whoosh yang lebih terperinci. Purbaya berharap dapat terlibat langsung dalam delegasi agar mengetahui proses diskusi secara menyeluruh.
“Mungkin Indonesia akan kirim tim ke Cina lagi untuk mendiskusikan seperti apa pembayarannya. Kalau itu saya diajak, biar saya tahu diskusinya seperti apa,” ujar Menkeu.
Langkah ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam menuntaskan kewajiban proyek infrastruktur strategis tersebut.
🏛️ Presiden Prabowo Pastikan Tanggung Jawab Proyek
Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memikul penuh tanggung jawab atas keberlanjutan proyek Kereta Cepat Whoosh. Ia menilai sorotan publik terkait utang KCIC tidak perlu dibesar-besarkan.
“Ramai-ramai soal Kereta Cepat Whoosh, saya tegaskan itu tidak masalah. Saya tanggung jawab Whoosh itu semuanya. Indonesia negara hebat, sudah saya hitung-hitung, tidak ada masalah,” kata Prabowo saat peresmian Stasiun Tanah Abang Baru, Selasa (4/11).
Prabowo menekankan bahwa transportasi publik seperti Kereta Cepat Whoosh sebaiknya tidak hanya diukur dari untung-rugi finansial, melainkan dari manfaatnya bagi rakyat sebagai bagian dari Public Service Obligation (PSO).
“Semua transportasi publik di dunia tidak dihitung dari untung-ruginya, tapi dari manfaatnya untuk rakyat,” tegasnya.
🔑 Kesimpulan
Pemerintah Indonesia tengah mengeksplorasi penggunaan dana sitaan korupsi sebagai opsi pembayaran utang Kereta Cepat Whoosh, sambil menegosiasikan skema dengan Tiongkok. Sementara itu, Presiden Prabowo menegaskan proyek ini tetap menjadi tanggung jawab negara, dengan fokus pada manfaat publik dan kesinambungan transportasi massal.sumber kompas.tv
