JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam mengoptimalkan pengendalian serta mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Usai menghadiri Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Mendagri menekankan bahwa pemerintah tidak akan segan-segan mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap korporasi maupun pihak manapun yang terbukti melanggar dan memicu karhutla. Langkah penegakan hukum ini menjadi bagian penting dari strategi menyeluruh pemerintah guna mencegah dampak kerusakan lingkungan yang lebih luas.
Mendagri membeberkan sejumlah tantangan utama dalam pemadaman karhutla di lapangan, terutama pada area lahan gambut yang membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar. Kendala semakin meningkat saat musim kemarau akibat keterbatasan sumber air serta minimnya awan potensial yang menghambat efektivitas Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atau hujan buatan. Sebagai solusi inovatif di tengah ketersediaan air yang terbatas, pemerintah mengupayakan penggunaan bahan kimia surfaktan yang terbukti mampu mendinginkan dan memadamkan api di lahan gambut secara lebih efisien.
Melalui kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, Mendagri optimistis penanganan karhutla dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Sinergi ini juga didukung oleh jajaran kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kemenko Polkam, Kementerian Luar Negeri, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Badan Komunikasi Pemerintah. Pemerintah berharap kondisi iklim dan ketersediaan awan potensial segera membaik sehingga operasi modifikasi cuaca dapat kembali dioptimalkan demi menjaga stabilitas lingkungan nasional. Dikutip dari Antaranews.com
