Menkomdigi Kecam Penahanan Jurnalis Indonesia dalam Misi Gaza

JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengecam keras aksi pencegatan dan penahanan rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di perairan Mediterania Timur menuju Gaza. Di dalam rombongan tersebut, terdapat tiga jurnalis asal Indonesia, yaitu Bambang Noroyono dan Thoudy Badai dari Republika, serta Andre Prasetyo Nugroho dari Tempo. Menkomdigi menegaskan bahwa keselamatan seluruh Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya para insan pers yang sedang bertugas di wilayah konflik, harus menjadi prioritas utama.

Meutya menyatakan keprihatinan mendalam karena para jurnalis tersebut tengah menjalankan tugas mulia untuk menyuarakan aspek kemanusiaan dan menyampaikan fakta kepada dunia. Menurutnya, kerja jurnalistik di tengah situasi krisis seperti di Gaza wajib dihormati dan diberikan ruang yang aman. Sebagai mantan jurnalis, ia menekankan bahwa perlindungan terhadap awak media yang bertugas di lapangan tidak boleh dikompromikan oleh pihak mana pun.

Guna memastikan keselamatan para jurnalis dan rombongan WNI, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) kini terus memperkuat sinergi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu). “Kemkomdigi akan terus berkoordinasi dengan Kemlu dan pihak terkait lainnya untuk memantau perkembangan di lapangan, serta mendukung penuh segala langkah diplomatik demi memberikan perlindungan maksimal bagi warga negara kita,” ujar Meutya dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (19/5/2026). Dikutip dari RRI.co.id

  • Related Posts

    Menhub Tinjau Penanganan Korban dan Evakuasi KM Mutiara Sentosa II yang Terbakar

    Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meninjau langsung proses evakuasi penumpang KM Mutiara Sentosa II yang mengalami kebakaran di perairan utara Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Minggu (2/8/2026). Dari Pelabuhan…

    Pemerintah Nilai Kritik Masyarakat Berperan Penting dalam Evaluasi Kebijakan

    Jakarta – Pemerintah menegaskan keterbukaan terhadap kritik dan masukan masyarakat sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan. Kritik publik dinilai menjadi elemen penting dalam proses evaluasi kebijakan agar berbagai…