Jayapura – PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Papua bersama Bapenda Provinsi Papua melaksanakan kegiatan SIGAP Instansi dengan melakukan kunjungan langsung ke sejumlah perusahaan yang berada di Kota Jayapura. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya dari sektor badan usaha, terhadap kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Adapun perusahaan yang menjadi sasaran dalam kegiatan ini di antaranya PT Sinar Kencana Inti Perkasa, PT Trakindo, PT Kimia Farma, serta PT PLN Kanwil Papua dan Papua Barat. Kunjungan dilakukan sebagai bentuk pemberitahuan secara langsung kepada perusahaan terkait adanya kendaraan operasional yang masih memiliki tunggakan pajak dan SWDKLLJ.
Dalam kegiatan tersebut, tim memberikan edukasi sekaligus sosialisasi mengenai pentingnya kepatuhan dalam membayar PKB dan SWDKLLJ tepat waktu. Selain itu, disampaikan pula konsekuensi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak serta manfaat dari kepatuhan pajak dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik.
Kegiatan SIGAP Instansi ini merupakan bagian dari upaya bersama Tim Pembina Samsat dalam mengoptimalkan pendapatan daerah serta mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, baik dari sektor individu maupun badan usaha. Melalui pendekatan langsung ke perusahaan, diharapkan dapat mempercepat penyelesaian tunggakan pajak kendaraan yang dimiliki.
PT Jasa Raharja sebagai bagian dari Tim Pembina Samsat juga menekankan bahwa kepatuhan dalam pembayaran PKB turut berdampak pada pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang menjadi sumber perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas.
Melalui kegiatan ini, diharapkan perusahaan-perusahaan di wilayah Kota Jayapura dapat segera menindaklanjuti kewajibannya serta menjadi contoh bagi wajib pajak lainnya dalam mendukung tertib administrasi kendaraan bermotor.
Ke depan, kegiatan SIGAP Instansi akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Papua.
