Jakarta – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan bahwa potensi pasar karbon merupakan peluang strategis bagi Indonesia untuk mencapai target iklim sekaligus mengakselerasi ekonomi hijau. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI pada Selasa (14/4/2026), Menhut mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki cadangan karbon yang sangat besar, dengan estimasi mencapai 13,4 miliar ton CO2 ekuivalen untuk periode 2024-2050. Optimisme ini didasari oleh kekayaan alam Indonesia yang mencakup pemulihan lahan terdegradasi seluas 12 juta hektare hingga optimalisasi hutan produksi dan hutan adat.
Pemerintah kini fokus pada implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di sektor kehutanan melalui dua aksi utama: carbon removal dan carbon reduction. Target mitigasi ini melibatkan pengelolaan 48,69 juta hektare hutan serta pemulihan 3,5 juta hektare lahan kritis. Menhut Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa instrumen NEK akan difokuskan pada skema perdagangan karbon berupa offset emisi Gas Rumah Kaca (GRK), di mana sektor kehutanan bertindak sebagai penyedia utama kredit karbon melalui mekanisme Forestry and Other Land Use (FOLU).
Guna memastikan keberlanjutan program ini, tata laksana perdagangan karbon akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemegang perizinan berusaha (PBPH), masyarakat hukum adat, hingga pengelola kawasan konservasi. Kementerian Kehutanan berperan krusial dalam memberikan persetujuan perdagangan karbon Non-Sertifikat Pengurangan Emisi (Non-SPE) serta rekomendasi untuk SPE GRK dengan mekanisme penyesuaian yang sesuai (corresponding adjustment). Langkah ini diharapkan tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat luas melalui pasar karbon yang transparan. Dikutip dari Antaranews.com
