JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan kesiapannya untuk mengakselerasi reformasi birokrasi melalui langkah implementasi yang terukur dan berbasis kinerja. Hal ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi bersama Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Rabu (8/4). Fokus utama Kementerian PANRB ke depan adalah memperkuat reformasi birokrasi tematik yang selaras dengan program prioritas nasional guna memastikan setiap kebijakan pemerintah memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.
Menteri Rini menjelaskan bahwa penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan kualitas SDM aparatur, serta transformasi digital menjadi pilar utama dalam transformasi ini. Kerja sama lintas instansi akan diperketat guna menghilangkan ego sektoral yang selama ini menghambat efisiensi kerja pemerintah. Melalui koordinasi yang seamless dan mekanisme monitoring yang akuntabel, Kementerian PANRB berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat di tengah dinamika global yang tidak menentu.
Langkah strategis ini sejalan dengan pesan Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya persatuan rencana kerja di seluruh level birokrasi, mulai dari menteri hingga pejabat eselon I. Presiden mengingatkan bahwa keberhasilan bangsa menghadapi tantangan geopolitik sangat bergantung pada soliditas birokrasi yang bekerja cepat dan taat pada konstitusi. Dengan optimisme tinggi setelah 18 bulan masa pemerintahan sejak Oktober 2024, reformasi ini diharapkan mampu menciptakan sistem pemerintahan yang lebih ramping, transparan, dan sepenuhnya berorientasi pada kepentingan publik. Dikutip dari Antaranews.com
