Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menyiapkan lahan seluas 20 hektare di kawasan Meikarta, Jawa Barat, untuk pembangunan rumah susun subsidi bagi masyarakat. Lahan tersebut terbagi di dua titik strategis yang masing-masing memiliki luas 10 hektare dengan jarak sangat dekat menuju kawasan industri, yakni sekitar 2 hingga 2,5 kilometer. Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pemilihan lokasi ini bertujuan untuk memudahkan akses transportasi dan aktivitas ekonomi bagi para penghuni nantinya.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah memastikan bahwa lahan yang digunakan bukan merupakan area persawahan dan telah berstatus bersih secara hukum agar proses pembangunan dapat berjalan cepat. Selain fokus pada hunian, kementerian juga memetakan jarak lokasi terhadap berbagai fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, dan pasar. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa rusun subsidi tersebut menjadi kawasan hunian yang terintegrasi dengan fasilitas sosial yang memadai bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan jaminan bahwa pemanfaatan lahan di kawasan tersebut tidak terkendala masalah hukum. Juru Bicara KPK menjelaskan bahwa kasus hukum masa lalu terkait perizinan Meikarta hanya menyita aset uang hasil suap dan tidak menyasar bangunan atau unit rumah susun. Dengan adanya kepastian hukum ini, proyek rusun subsidi pemerintah dapat dilanjutkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan hunian yang terjangkau bagi masyarakat di wilayah Jawa Barat. Dikutip dari RRI.co.id