Bencana Sumatra: TNI AU Beberkan Kendala Evakuasi dan Distribusi Bantuan

Jakarta – TNI Angkatan Udara mengungkapkan bahwa tantangan terbesar dalam penanganan bencana di Sumatra adalah keterbatasan informasi akibat terputusnya akses komunikasi di daerah terdampak. Kondisi ini menyulitkan petugas untuk menentukan lokasi prioritas yang membutuhkan bantuan paling mendesak. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Pangkalan Udara Soewondo di Medan dan Bandara Sultan Iskandar Muda di Aceh difungsikan sebagai pusat distribusi utama yang menyalurkan puluhan ton bantuan logistik setiap harinya.

Dalam upaya memulihkan akses, TNI AU melakukan pengaktifan kembali bandara yang sempat lumpuh secara bertahap, seperti yang dilakukan di Bandara Bener Meriah. Proses ini dimulai dengan pengiriman helikopter untuk pemantauan awal, diikuti pembukaan jalur komunikasi dasar serta pemenuhan kebutuhan listrik dan internet. Dukungan bahan bakar pesawat juga diberikan secara rutin agar bandara dapat melayani penerbangan sipil maupun militer yang membawa bantuan lebih besar.

Asisten Operasi Kaskoopsud I Kolonel PNB Gusti Made Yoga Ambara menegaskan bahwa kehadiran TNI AU di lokasi bencana merupakan bentuk pengabdian untuk membantu masyarakat. Ia mengimbau warga agar tidak ragu meminta bantuan karena institusinya berkomitmen untuk selalu hadir dalam tugas penanggulangan bencana di seluruh penjuru tanah air. Dengan terbukanya akses informasi dan transportasi udara, diharapkan proses distribusi bantuan logistik dapat berjalan lebih cepat dan merata. Dikutip dari RRI.co.id

  • Related Posts

    Prabowo Perintahkan Pertamina dan PLN Pangkas Anak-Cucu Perusahaan

    Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya dan para petinggi BUMN, khususnya Pertamina dan PLN, untuk segera memangkas anak-cucu perusahaan beserta unit-unit usaha di bawahnya guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha. Dalam…

    Usai Gedung Bapenda Terbakar, Pemprov DKI Pastikan Data Pajak Aman

    Jakarta – Kebakaran Gedung Bapenda Jakarta dipastikan tidak berdampak terhadap keamanan data perpajakan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan seluruh data perpajakan telah terdigitalisasi dan memiliki sistem pencadangan pada server…