Upaya Pakar Politik Jaga Demokrasi Lewat Literasi Politik Indonesia

  • Politik
  • November 21, 2025
  • 0 Comments

Jakarta – Pakar politik Ujang Komarudin mendirikan lembaga Literasi Politik Indonesia (LPI) yang bertujuan menjaga demokrasi Indonesia agar tetap sehat, kuat, bermartabat, dan berkeadilan.

Menurut Ujang, Indonesia tengah memasuki fase penting dalam perjalanan demokrasi kontemporer. Berbagai studi menunjukkan kualitas demokrasi nasional menghadapi tantangan serius, termasuk korupsi politik, dominasi oligarki, lemahnya representasi, dan krisis nalar publik.

“Demokrasi tidak dapat bertahan tanpa nalar publik yang kuat. Oleh karena itu, penguatan literasi politik merupakan langkah penting untuk menciptakan masyarakat yang kritis, rasional, dan siap menjaga demokrasi Indonesia yang substantif,” ujar Ujang dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/11/2025).

Launching LPI ini menandai kembalinya Ujang ke peran sebagai akademisi dan pengamat politik di luar pemerintahan.
“Saya saat ini sudah memutuskan untuk kembali ke kampus, kembali menjadi akademisi, kembali mengawal demokrasi dari luar pemerintah dengan mewarnai ruang publik melalui narasi yang substantif, objektif, dan konstruktif,” katanya.

Ujang menjelaskan bahwa LPI dirancang sebagai platform strategis untuk memperkuat kapasitas politik generasi muda, yang dianggap sebagai aktor kunci dalam mengarahkan perkembangan demokrasi Indonesia.
“Lembaga ini sengaja saya bentuk untuk mewadahi generasi muda. Saya memandang generasi muda memiliki peran sangat strategis sebagai penentu arah masa depan demokrasi Indonesia,” tambahnya.

Ia juga mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menjaga demokrasi Indonesia agar terus berkualitas.
“Untuk itu, saya mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga demokrasi Indonesia ke arah lebih baik,” tutup Ujang. Dikutip dari Antaranews.com

  • Related Posts

    Gus Ipul Dukung Penyelidikan KPK Terkait Dugaan Politik Uang di Muktamar NU

    Jakarta – Menteri Sosial sekaligus Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan dukungannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan politik…

    MPR Ungkap Arah Pembahasan Bentuk Hukum PPHN

    JAKARTA – Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR Taufik Basari mengatakan pembahasan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) saat ini cenderung mengarah pada Ketetapan MPR (TAP MPR). Meski demikian, keputusan tersebut…