Jakarta – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI resmi menggelar Forum Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) 2026 sebagai langkah strategis memperkuat pusat pertumbuhan di wilayah perbatasan laut Indonesia. Melalui forum ini, BNPP memutakhirkan metodologi pengukuran kinerja IPKP pada 11 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) Laut guna memastikan instrumen tersebut efektif memacu ekonomi maritim. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP, Edfrie R. Maith, menargetkan laporan IPKP rampung pada Juli 2026 untuk diserahkan kepada Bappenas sebagai basis kebijakan pembangunan wilayah terluar yang lebih akurat dan tepat sasaran.

Penguatan pusat pertumbuhan ini melibatkan sinergi lintas kementerian, termasuk pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan vokasional di sektor pariwisata dan kelautan. Kementerian Pariwisata mendorong program pariwisata berkualitas dan tourism 5.0 di daerah perbatasan, sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) fokus pada sertifikasi serta pelatihan teknik tangkap modern bagi nelayan lokal. Upaya kolaboratif ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan akses pelatihan di wilayah terpencil, sehingga masyarakat di perbatasan laut memiliki daya saing tinggi dalam mengelola potensi ekonomi daerahnya sendiri.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan dinamika pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan di beberapa titik perbatasan laut, seperti Kabupaten Natuna yang mencatat pertumbuhan signifikan hingga 10,49 persen. Meski demikian, BNPP terus berkomitmen untuk mengintervensi wilayah dengan pertumbuhan rendah, seperti Bengkalis dan Maluku Barat Daya, melalui rekomendasi kebijakan berbasis data. Dengan mengintegrasikan sektor infrastruktur, pariwisata, dan industri perikanan, BNPP berupaya memastikan kawasan perbatasan laut tidak hanya menjadi pagar kedaulatan, tetapi juga menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Dikutip dari Antaranews.com